paserpena.com, Paser – Terkait rencana menggelar 75 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Pemilu 2024 di Kabupaten Paser menuai sorotan.
Terlebih lagi, kegiatan tersebut rencananya tidak hanya dipusatkan di Kecamatan Tanah Grogot, tetapi juga di kecamatan lain di wilayah Kabupaten Paser.
Program tersebut dimotorin oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser. Kepala DKP Paser, Taharuddin mengatakan, gerakan pangan murah di Tanah Grogot, seperti biasa digelar pada Outlet Pangan Paser bersamaan dengan kegiatan car free day (CFD) di akhir pekan atau hari Minggu di halaman kantor Bupati Paser.
“Untuk outlet pangan kita di Jalan R.A Kartini sudah beroperasi setiap hari sejak tahun lalu,” ujar Taharuddin, Selasa (16/1/2024), mengutip TribunKaltim.
Menurutnya, gerakan pangan murah dilakukan dalam rangka menekan terjadinya inflasi yang secara bersamaan dapat menjaga stabilitas harga.
“Kegiatan itu pasti kami lakukan, utamanya hari-hari besar nasional yang mana saat itu kemungkinan terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok,” jelasnya.
DKP Paser menyiapkan kebutuhan itu dengan harga lebih murah dari harga pasar pada kegiatan gerakan pangan murah.
“Seperti beras SPHP, beras berkualitas premium, minyak Kita, minyak goreng camar, raja gula, bawang merah, bawang putih, telur, daging sapi beku, daging kerbau beku, daging ayam beku (Karkas) dan produk olahan daging, ayam dan ikan,” sambungnya.
Indra Gunawan, calon legislatif yang berasal dari partai Gerindra daerah pemilihan 4, wilayah kecamatan Pasir Belengkong, Batu Engau dan Tanjung Harapan turut buka suara.
Indra menilai, gerakan pangan murah rawan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Meskipun, lanjut Indra menambahkan, program ini mulai dilaksanakan sejak tahun lalu.
“Pemerintah Daerah untuk sementara agar menghentikan sementara kegiatan tersebut,” himbau Indra saat dihubungi, Kamis (18/1/2024).
Ia berpendapat, penggunaan pos anggaran pemerintah melalui DKP Paser, dengan dalih menekan laju inflasi harus benar-benar dilakukan transparan dan akuntabel.
“Karena itu kan bisa saja berdampak bagi kelompok sosial masyarakat lainnya, dan bisa saja berdampak merugikan secara politik bagi peserta Pemilu 2024, jika pelaksanaannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan datangnya hari-hari besar,” terang Indra.
Outlet pangan yang dilakukan setiap hari itu saja, sambung Indra, harus jelas outputnya. Apa sasaran konkret yang menjadi dasar pelaksanaan.
“Jadi harus jelas ya, tepat sasaran atau tidak. Apalagi sampai 75 kali mau gelar gerakan pangan murah,” tutup Indra.
