paserpena.com, Samarinda – Persoalan perencanaan anggaran dan absensi para pegawai menjadi perhatian Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik saat melakukan sidak di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur.
Mengutip Antaranews.com, insfeksi mendadak itu dilakukannya pada Selasa (27/2/2024). Ia pun lantas memberikan catatan penting agar seluruh pejabat eselon 3 memahami perencanaan, realisasi dan nilai anggaran yang ada di bidang masing-masing.
Karena melihat para pejabat eselon 3 tidak hafal jumlah anggaran yang mereka kelolanya, begitu pula dengan rencana penggunaan dan realisasi triwulan I dan seterusnya. Pj Gubernur menyinggung “Para kepala bidang (kabid) harus hafal anggaran. Berapa perencanaan dan realisasi dari triwulan I hingga triwulan IV. Para kabid harus membantu memudahkan kerja kepala dinas,”.
Kalau deviasinya 10 persen, kata Akmal masih wajar. Tapi kalau hanya bisa dikerjakan 50 persen. Itu patut dipertanyakan.
Setiap bidang disarankannya “Bisa menyusun perencanaan tidak terlampau besar, tapi realisasi besar. Bukan triwulan awal sudah membuat perencanaan besar, tapi realisasi rendah,” tutur Akmal.
Membuat perencanaan harus sesuaikan dengan kesiapan keuangan. “Jangan sampai nanti malah habis waktu hanya untuk urusan administrasi. Kapan kerjanya,” sindir dia.
Ia mengaku datang dengan tiba-tiba, supaya bisa melihat kondisi riil kinerja masing- masing Organisasi Perangkat Daerah di Pemprov Kaltim.
“Sengaja saya kaget-kaget begini. Kalau dikasih tahu dulu, bukan sidak namanya. Saya tidak urus teknis, saya hanya menuntut komitmen. Maka saya kejar semua,” terang Akmal.
Agar semua berjalan efektif dan tepat sasaran. Dia mengingatkan kepada jajaran DLH agar semua benar-benar mencermati penggunaan anggaran ini dengan baik.
“Saya belum lagi tanyakan outputnya apa. Ini baru saya tanyakan penggunaan bahan bakarnya saja,” tambahnya lagi.
Lalu, Akmal juga memberi catatan penting.soal kehadiran pegawai. Menurutnya, pemerintah memang harus menerapkan sistem merit.
Berikan reward (penghargaan/imbalan) untuk kinerja yang baik dan punishment (sanksi) bagi setiap pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan pemerintah.
Sangat tidak fair rasanya jika pegawai yang disiplin turun ke kantor untuk bekerja dengan kinerja yang baik, mendapat reward yang sama dengan pegawai yang jarang hadir ke kantor.
“Saya berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Kalau tidak hadir, kurangi tunjangan kinerjanya. Kalau 11 hari tidak hadir tanpa keterangan, PP mengatur pegawai bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Saya juga sudah perintahkan berhentikan tenaga
honor yang bertahun-tahun tidak bekerja,” tegasnya.
Saat berkunjung ke BKD Kaltim di Jalan M Yamin Samarinda, Pj Gubernur Akmal Malik turut memberi catatan. “Ini yang harus kita benahi. Tata kelola dan kedisiplinan,” papar Akmal.
Menurutnya, sistem merit dan sistem absensi online maupun manual di BKD masih perlu pembenahan serius.
, Pj Gubernur Akmal Malik disambut Kepala DLH Kaltim Ence Ahmad Rafidin Rizal dan sejumlah kepala bidang saat sidak di DLH Kaltim. Sementara itu saat di BKD, Akmal Malik hanya menerima penjelasan dari para staf fungsional.
