paserpena.com, Paser – Forum Komunikasi Puskesmas (Forkompus) dari gabungan para pimpinan Puskesmas di Kabupaten Paser menyampaikan keluhannya ke Sekretariat DPRD Paser pada Selasa (28/5/2024).
Dari 19 puskesmas di Kabupaten Paser, persoalan yang dialami serupa yakni kekurangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan sarana prasarana penunjang kinerja.
Seperti yang disampaikan Pimpinan Puskesmas Sebakung Taka, dr Andi Emmy Marlina. Dia mengatakan tunjangan untuk pimpinan puskesmas dan kasubag tata usaha (TU) belum memadai.
“Jabatan mereka yang hanya fungsional dan bukan eselon, dihadapkan pada tugas-tugas tambahan yang cukup berat dibanding petugas biasa,” ujarnya, mengutip Kaltimpost.
Andi Emmy menambahkan, berbeda dengan aturan sebelumnya di mana pimpinan puskesmas dan kasubag TU merupakan pejabat eselon IV dan memiliki tunjangan khusus,
“Kami tidak muluk-muluk berharap seperti petugas kesehatan di DKI Jakarta yang tunjangannya Rp 30-40 juta, 10 persennya saja sudah syukur,” sebut dia.
Selain itu, lanjut dibeberkannya, ada beberapa poin lain yang disampaikan para pimpinan puskesmas ini adalah pengadaan petugas penata keuangan sebagai pengelola keuangan dalam menghadapi BLUD.
Termasuk, “Penambahan dokter di puskesmas rawat inap dengan minimal empat dokter,” sambungnya.
Tak hanya itu, pentingnya Puskesmas Pembantu dan rumah petugas untuk setiap desa.
“Dukungan dari instansi mempercepat implementasi BLUD, kebutuhan laptop terkait rekam medis elektronik (RME), peremajaan mobil operasional, peningkatan kualitas jaringan internet untuk puskesmas di perdesaan, dan penambahan daya listrik,” terang dr Emmy.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Paser M Iskandar Zulkarnain memberikan tanggapan atas keluhan dari para pimpinan Puskesmas yang telah menyampaikan aspirasinya dengan forum resmi.
Apresiasinya itu ditegakkannya, sudah jelas mandatory spending 20 persen pendidikan dan 10 persen kesehatan dari pemerintah pusat ke daerah.
“Ditambah lagi APBD Paser 2024 tembus Rp 4,5 triliun,” ungkapnya.
“Sekarang, persoalannya bukan kita tidak ada anggaran, tapi apakah penggunaan itu strategis atau mendesak. Jika melihat kesehatan, itu mendesak. Saya yakin ini bisa terpenuhi,” ujarnya.
Zulkarnain mengaku, anggota DPRD perlu informasi seperti ini untuk menjalankan fungsinya. Dari 11 usulan, akan dibahas DPRD mana yang prioritas dan dikonfirmasi ke instansi terkait.
“Banyak sudah kebijakan yang telah dibantu DPRD setelah mendengarkan aspirasi langsung dari instansi dan juga masyarakat,” pamer Zul sapaan akrabnya.
Momentum ini, “Pas ibu dan bapak sampaikan, karena selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Paser 2025, yaitu peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan,” tandasnya.
